Pemerintah Dapat Mengambil Pajak Dosa Untuk Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Posted on

Pemerintah Dapat Mengambil Pajak Dosa Untuk Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Gotax – Hasbullah Thabrany selaku Ketua Indonesian Health Economic Association mengungkapkan jika pemerintah dapat memanfaatkan sin tax untuk dapat mencakupi kebutuhan dari dana BPJS Kesehatan. Sekarang ini pemerintah sedang memakai pajak rokok untuk dapat membenahi deficit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Yang dimaksud dengan pajak dosa adalah jenis pajak yang telah dikenakan pada sejumlah barang yang tidak dikehendaki maupun memiliki dampak efektif untuk merusak kesehatan masyarakat. Tidak hanya pajak rokok saja, Hasbullah pun mengungkapkan jika pemerintah dapat memakai pajak alcohol untuk sumber pendanaan Askes. Menurutnya, ada pun sumber dana pelayanan kesehatan masyarakat tidak selamanya berasal dari iuran rutin pekerjanya.

“Di Indonesia sendiri sayangnya sampai sekarang masih terbelenggu, pikirannya hanya iuran saja, sedangkan dana bukan iuran tidak dipikirkan” menurutnya.

Beliau pun mengungkapkan pola ini telah diterapkan oleh sejumlah negara maju. Maka dari itu, beliau pun meyakini Indonesia dapat menerapkan pola serupa. Bila pemerintah ingin focus meningkatkan keulaitas SDM tahun ini, maka pemerintah pun harus mengutamakan kesehatan finansial yang berasal dari BPJS Kesehatan sebagai tonggak dari penyelenggara JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional).

“Jika saja rakyat mampu untuk membayar iuran, maka  bayar iurannya saja dibolehkan, namun jika tidak, maka dana pajak dosa itu biasa dipakai untuk mencukupi.”

Pemerintah pun melalui revisi dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Jaminan Kesehatan Nasional memintah pemerintah daerah untuk memberi dukungan pada proses penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di antaranya dari kontribusi pajak rokok. Ada pun besarnya jumlah kontribusi ditetapkan sebanyak 75% dari setengahnya realisasi penerimaan pajak rokok yang adalah hak masing-masing daerah tersebut, akantetapi pemotongan dari pendapatan pajak rokok hanya akan dilakukan tepatnya di daerah yang belum sepenuhnya menjalankan atau melakukan kewajiban integrasi program Jaminan Kesehatan Nasional bersama BPJS Kesehatan.

Dan sejak berlakunya revisi dari Perpres ini, data Kementerian Keuangan berhasil mencatat jika pemakaian pajak rokok untuk membantu membenahi deficit BPJS Kesehatan telah mencapai Rp.1.34 triliun, jumlah tersebut asalnya dari 28 provinsi yang jadi bagian dari penerimaan pajak rokok di kuartal III tahun ini.