Bersiaplah! KTP Akan Dibuat Terintegrasi Dengan NPWP

Posted on

Bersiaplah! KTP Akan Dibuat Terintegrasi Dengan NPWP

Konsultan Pajak Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada jumat lalu telah menandatangani perjanjian hasil kerja sama untuk pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Zudan Arif Fakrullor, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan jika kerja sama yang dibangun dengan Ditjen Pajak berfungsi untuk membantu mempermudah proses identifikasi dari nomor kependudukan. Sekarang ini memang tengah dilakukan project transisi untuk NPWP supaya dapat terintegrasi dengan baik dengan NIK.

“Sekarang sedang masa transisi dan ke depannya nanti cukup NIK saja dan semuanya telah terintegrasi. Namanya akan menjadi single identity number” pungkas Zudan.

Beliau juga menargetkan jika integrasi tersebut dapat dilakukan paling cepat sekitar 4-5 tahun. Sekarang ini problem utamanya adalah setiap lembaga yang mempunyai basis data masing-masing, jadi sangat dibutuhkan waktu untuk proses menyatukannya. Dan dalam kesempatan yang sama, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyampaukan jika dengan memakai nomor tunggal maka akan lebih mempermudah pihak DJP dalam memperoleh informasi yang ada kaitannya dengan perpajakan.

“Kondisi ini akan sangat membantu kami dari pihak DJP dalam proses pembaharuan data serta membantu memastikan data akurat dan tidak adanya duplikasi data” katanya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bisa terus menerima hak akses serta data kependudukan yang disampikan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang dipakai untuk membantu meningkatkan kualitas pengawasan dan layanan perpajakan negara. Data kependudukan ini tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama di antaranya adalah NIK serta Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, alamat lengkap dan tempat tanggal lahir.

Ada pun data-data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, nantinya akan dipakai untuk keperluan sinkronisasi, verifikasi serta validasi dalam hal registrasi serta perubahan data seluruh wajib pajak dan membantu mendukung kegiatan ekstensifikasi serta intensifikasi perpajakan.

Sangat diharapkan jika realisasi ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan juga transparan sehingga masyarakat bisa segera menikmati fasilitasnya dengan mudah.